Pak Presiden, Aku Perlu Pekerjaan

Komunikasi masyarakat dengan Presiden SBY lewat pesan singkat dan surat telah dibukukan. Hal remeh-temeh pun diadukan pada kepala negara.

RAKYAT MENGADU PRESIDEN MENJAWAB
Editor: Sardan Marbun
Penerbit: Tim SMS dan PO Box 9949, Jakarta, Oktober 2006, xxii + 257 halaman

Apa yang terjadi jika ada akses langsung antara rakyat dan presiden? Jawabannya, banyak sekali keluhan, saran, sampai kritik yang tersampaikan. Proses komunikasi itu diimplementasikan melalui layanan pesan singkat alias SMS, serta surat yang dikirim lewat PO Box 9949 Jakarta 10000.

Pembukaan akses komunikasi langsung digulirkan Presiden Susilo Bambang “SBY” Yudhoyono pada 15 Juni 2005. Kala itu, presiden sedang melakukan tatap muka dengan petani di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ternyata, keterbukaan akses informasi antara rakyat dan presiden membuahkan hasil menggembirakan.

Tercatat, hingga 30 Juni 2006, pengaduan melalui SMS berjumlah 2.039.007. Surat yang dikirim melalui kotak pos mencapi 18.170. Secara garis besar, pengaduan masyarakat melalui SMS dan kotak pos itu menyangkut masalah korupsi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, keamanan, dukungan rakyat, bantuan hukum, good governance, dan masalah umum.

Penerbitan buku ini rupanya merupakan penjelasan tentang proses dan tindak lanjut atas masukan yang diterima melalui pesan singkat dan kotak pos itu. Sebagian masukan dan jawaban presiden atas beragam pertanyaan rakyat diungkapkan dalam buku ini.

Proses tindak lanjutnya memiliki mekanisme tersendiri. Awalnya, tim mempelajari dan memperhatikan setiap masukan, lantas melaporkannya kepada presiden. Setelah itu, pengaduan itu dijawab satu per satu sesuai dengan kebijakan presiden.

Langkah selanjutnya adalah menginstruksikan kepada instansi pemerintah terkait untuk menindaklanjuti permasalahan sehingga didapat klarifikasi. Terakhir adalah menerima dan mempelajari hasil klarifikasi atau penyelesaian. Posisi pertama yang paling banyak direspons adalah masalah umum. Jumlahnya 308.706 SMS dan 6.046 surat.

Isi SMS yang masuk sebagian besar tidak formal. Masalah yang muncul antara lain mencari pekerjaan, meminta dana, permohonan bertatap muka, dan minta foto. Lihat saja beberapa bunyi SMS. “Salam hormat, Pak Presiden. Sukses dan maju terus pimpin Indonesia jaya. Saya mohon kasih tiket Piala Dunia 2006 Germany (628xx39733xxx).”

Ada juga SMS yang berbunyi: “Aku perlu pekerjaan, Pak Presiden! Aku juga perlu istri. Aku ingin punya pacar! Please help me! You are The President, right? (628xx0464xx).” Sedangkan masalah korupsi tidak terlalu banyak mendapat respons masyarakat.

Pengaduan yang berkaitan dengan korupsi hanya 224.902 SMS dan 1.018 surat. Salah satu bunyi SMS yang masuk adalah: “Bapak Presiden, pemberantasan korupsi merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus dimulai dari lingkungan sendiri (628xx7777xxx).”

Untuk bidang pendidikan, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 183.103 SMS dan 146 surat. Dari jumlah itu, 71 di antaranya telah diteruskan ke Departemen Pendidikan Nasional serta 13 lainnya diteruskan ke pemerintah daerah yang diadukan. Hasil investigasi Departemen Pendidikan menemukan, enam pengaduan tersebut terbukti benar, enam pengaduan tidak terbukti, dan 59 pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

Dalam bidang kesehatan, ada 262.828 SMS dan 35 surat yang masuk. Pelayanan publik pun mendapat perhatian. Selama setahun, masuk 317.881 SMS dan 964 surat. Sebagian besar meliputi masalah pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, pembangunan waduk, dan saluran irigasi.

Yang cukup unik adalah pengaduan dalam bidang hukum yang jumlahnya 140.488 SMS dan 1.505 surat. Beberapa pengaduan tidak mencantumkan nama dan alamat sehingga sulit untuk menyelidikinya.

Ada juga warga yang mengadukan kasus pencurian empat buah melon, dua buah pepaya, 10 potong daging ayam, dan 15 telur ayam. Hal lain yang menarik, sejumlah pelapor beranggapan bahwa pengaduan ke SMS dan PO Box 9949 akan menuntaskan masalah yang mereka hadapi.

Buku ini dilengkapi dengan foto-foto kegiatan presiden selama setahun terakhir. Ada juga kutipan-kutipan pidato presiden dan Ibu Negara Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Tapi, secara keseluruhan, buku ini tentu tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk melihat realitas yang terjadi di Indonesia.